Analisis Mendalam: Mengurai Benang Kusut Anggaran Pendidikan 2026 di Tengah Program MBG

Dalam beberapa pekan terakhir, isu anggaran pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagai dua sisi mata uang yang terus diperdebatkan. Di satu sisi, ada janji peningkatan kesejahteraan siswa melalui nutrisi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran klasik: apakah program baru ini akan menggerus anggaran sektor pendidikan lainnya? Pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Surabaya pada pertengahan Februari 2026, yang dengan tegas menyatakan anggaran pendidikan justru naik, bukan hanya sekadar klarifikasi. Ini adalah sebuah pernyataan politik yang perlu kita telaah lebih dalam, bukan hanya dari angka-angka yang disebutkan, tetapi dari konteks historis dan tantangan riil di lapangan.

Membedah Pernyataan di Surabaya: Lebih dari Sekadar Angka

Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Jawa Timur, Abdul Mu'ti menyampaikan pesan yang terkesan ingin menenangkan publik. Klaim bahwa anggaran "malah lebih besar setelah ada MBG" karena akan ada tambahan dari Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi sebagai sinyal positif. Namun, sebagai analis kebijakan publik, kita harus melihat ini dengan kacamata yang lebih kritis. Pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang disebutkan menandakan bahwa peningkatan tersebut belum final dan masih dalam proses negosiasi dengan Kementerian Keuangan dan DPR. Ini adalah titik krusial yang sering luput dari pemberitaan.

Revitalisasi vs. Digitalisasi: Dua Poros Utama Anggaran

Data yang diungkapkan Mu'ti mengarah pada dua program besar. Pertama, revitalisasi satuan pendidikan. Pencapaian 93% penyelesaian dari target 16.176 satuan di tahun 2025 dengan anggaran Rp 16,9 triliun memang mengesankan. Namun, pertanyaannya adalah: bagaimana kualitas revitalisasi tersebut? Apakah sekadar perbaikan fisik, atau menyentuh aspek kualitas pembelajaran? Data dari berbagai lembaga survei independen sering menunjukkan kesenjangan antara kelengkapan infrastruktur dan pemanfaatannya oleh guru dan siswa.

Kedua, adalah program digitalisasi melalui bantuan Panel Interaktif Digital (PID) untuk ratusan ribu satuan pendidikan. Di sini, opini pribadi saya sebagai pengamat pendidikan adalah: kita sering terjebak pada euforia kuantitas perangkat. Memberikan 288.860 unit PID adalah pencapaian logistik yang luar biasa, tetapi tantangan sebenarnya terletak pada tiga hal: (1) pelatihan guru yang berkelanjutan, (2) konten digital yang berkualitas dan kontekstual, serta (3) pemeliharaan perangkat di daerah dengan keterbatasan teknis. Tanpa ketiga pilar ini, investasi besar-besaran dalam digitalisasi berisiko menjadi proyek mercusuar yang kurang berdampak nyata pada peningkatan kompetensi siswa.

Anggaran 2026: Antara Rencana dan Realitas APBN

Untuk tahun 2026, Kemendikdasmen telah mengalokasikan sekitar Rp 14 triliun lebih di APBN untuk merevitalisasi sekitar 11.000 satuan pendidikan. Angka ini, jika dibandingkan dengan tahun 2025, justru terlihat lebih kecil secara nominal (dari Rp 16,9 triliun). Mu'ti kemudian merujuk pada pernyataan Presiden di Hari Guru tentang tambahan anggaran untuk 60.000 satuan pendidikan lainnya. Jika digabung, totalnya menjadi sekitar 71.000 satuan. Inilah yang menjadi inti analisis: terdapat gap yang signifikan antara angka yang sudah dianggarkan (Rp 14 triliun untuk 11.000 satuan) dengan target yang dijanjikan (71.000 satuan).

Data unik yang perlu dipertimbangkan adalah hitungan kasar biaya per satuan. Dengan asumsi sederhana, Rp 14 triliun untuk 11.000 satuan berarti sekitar Rp 1,27 miliar per sekolah. Jika targetnya 71.000 satuan dengan anggaran yang (katakanlah) bertambah, tetapi tidak proporsional, maka ada risiko penurunan kualitas revitalisasi per satuan pendidikan. Atau, akan ada ketergantungan yang sangat besar pada anggaran tambahan (ABT) yang prosesnya tidak selalu mulus. Ini adalah titik rawan dalam perencanaan anggaran pendidikan kita yang sering berorientasi pada target kuantitas, bukan kualitas berkelanjutan.

MBG dan Pendidikan: Sinergi atau Kompetisi Anggaran?

Pernyataan bahwa MBG tidak memangkas anggaran pendidikan mungkin benar secara teknis jika melihat pos anggaran yang terpisah. Namun, dalam ekonomi makro, semua dana berasal dari sumber yang sama: APBN. Pertanyaan filosofisnya adalah: apakah dengan adanya MBG, terjadi pergeseran prioritas politik dan fiskal? Program yang bersifat langsung terlihat dan berdampak populistik seperti MBG, dalam beberapa kasus di negara lain, bisa mengalihkan perhatian dan sumber daya dari program jangka panjang yang lebih kompleks, seperti peningkatan kualitas guru atau kurikulum.

Opini saya di sini adalah: yang terpenting bukan sekadar memastikan anggaran pendidikan "tidak dipotong", tetapi memastikan bahwa peningkatan anggaran tersebut diarahkan pada hal-hal yang benar-benar mendongkrak mutu. Nutrisi dari MBG dan infrastruktur dari revitalisasi adalah alat. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Apakah komposisi anggaran kita sudah mencerminkan tujuan itu, atau masih berkutat pada pembangunan fisik dan distribusi perangkat?

Refleksi Akhir: Melampaui Wacana Anggaran

Pernyataan Mendikdasmen di Surabaya penting untuk menghapus keraguan publik. Namun, sebagai masyarakat yang peduli, tugas kita tidak berhenti pada menerima klaim tersebut. Kita perlu terus mendorong transparansi yang lebih detail: bagaimana mekanisme ABT akan bekerja? Bagaimana memastikan dana tambahan untuk 60.000 satuan pendidikan benar-benar terealisasi tanpa mengorbankan aspek kualitas? Dan yang paling utama, bagaimana menyelaraskan program MBG yang bersifat jangka pendek (asupan gizi) dengan program pendidikan yang bersifat jangka panjang (pembangunan kecerdasan)?

Pada akhirnya, angka triliunan rupiah hanya akan bermakna jika diterjemahkan menjadi perubahan nyata di ruang kelas paling terpencil. Ketika seorang guru bisa mengajar dengan lebih baik berkat pelatihan yang memadai, ketika seorang siswa di daerah tertinggal bisa mengakses konten belajar yang setara dengan di kota, dan ketika gizi yang baik benar-benar mendukung konsentrasi belajar, barulah kita bisa mengatakan anggaran pendidikan kita telah tepat sasaran. Mari kita jadikan momen anggaran 2026 ini bukan sekadar perdebatan teknis, tetapi sebagai momentum evaluasi mendasar: untuk apa sebenarnya kita mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk pendidikan? Jawabannya akan menentukan masa depan bangsa ini 20 tahun mendatang.