Kota Digital dan Ketimpangan Akses Teknologi

Transformasi digital telah menjadi wajah baru pembangunan perkotaan di Indonesia. Konsep kota digital atau smart city terus digaungkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mempercepat birokrasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Namun di balik narasi modernisasi tersebut, muncul persoalan besar yang belum terselesaikan: ketimpangan akses teknologi di dalam kota itu sendiri. Kota digital belum sepenuhnya berarti kota yang inklusif.

Kota Digital: Antara Visi dan Realita

Banyak kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, administrasi kependudukan, hingga layanan kesehatan. Aplikasi layanan publik, pembayaran non-tunai, serta sistem berbasis data menjadi simbol kemajuan. Namun, digitalisasi ini sering kali diasumsikan dapat diakses oleh semua warga, padahal kenyataannya tidak demikian.

Sebagian masyarakat perkotaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap perangkat digital, jaringan internet yang stabil, dan literasi teknologi yang memadai. Akibatnya, kota digital justru berpotensi menciptakan “kelas baru” antara warga yang melek teknologi dan mereka yang tertinggal secara digital.

Ketimpangan Akses Internet di Perkotaan

Ketimpangan teknologi tidak hanya terjadi antara kota dan desa, tetapi juga di dalam kota itu sendiri. Di satu sisi, kawasan pusat bisnis dan perumahan elite menikmati internet berkecepatan tinggi dan layanan digital yang lengkap. Di sisi lain, kawasan padat penduduk, permukiman informal, dan wilayah pinggiran kota sering mengalami akses internet yang lambat, mahal, atau bahkan tidak stabil.

Kondisi ini memperlebar kesenjangan sosial. Akses informasi, peluang kerja, pendidikan daring, hingga layanan kesehatan digital menjadi lebih mudah bagi kelompok tertentu, sementara kelompok lainnya tertinggal bukan karena kurang usaha, tetapi karena keterbatasan akses.

Layanan Publik Digital yang Tidak Ramah Semua Warga

Banyak layanan publik kini berbasis aplikasi dan platform daring, mulai dari pendaftaran bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga administrasi kependudukan. Bagi warga yang terbiasa dengan teknologi, sistem ini mempercepat dan mempermudah urusan. Namun bagi lansia, pekerja informal, atau masyarakat dengan literasi digital rendah, layanan digital justru menjadi hambatan baru.

Alih-alih mempermudah, digitalisasi yang tidak dibarengi pendampingan dapat menciptakan eksklusi sosial. Warga yang kesulitan mengakses layanan digital berisiko kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai warga kota.

Tantangan Budaya dan Literasi Digital

Selain infrastruktur, tantangan kota digital juga bersifat kultural. Tidak semua warga memiliki pemahaman yang cukup tentang keamanan data, etika digital, dan pemanfaatan teknologi secara produktif. Rendahnya literasi digital meningkatkan risiko penyalahgunaan data, penipuan daring, dan penyebaran informasi palsu.

Kota digital yang sehat seharusnya tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga matang secara budaya digital. Tanpa itu, teknologi justru dapat menjadi sumber masalah baru.

Menuju Kota Digital yang Inklusif

Mewujudkan kota digital yang adil membutuhkan lebih dari sekadar aplikasi dan jaringan internet. Pemerintah perlu memastikan pemerataan infrastruktur, subsidi akses internet bagi kelompok rentan, serta program literasi digital yang berkelanjutan. Selain itu, layanan publik digital harus dirancang dengan pendekatan inklusif, ramah bagi semua usia dan latar belakang sosial.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci agar kota digital tidak hanya menjadi simbol modernitas, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas hidup seluruh warga.

Penutup

Kota digital adalah masa depan pembangunan perkotaan di Indonesia. Namun tanpa perhatian serius terhadap ketimpangan akses teknologi, visi tersebut berisiko menciptakan kota yang maju secara teknis tetapi timpang secara sosial. Tantangan sesungguhnya bukan sekadar membangun kota yang pintar, melainkan membangun kota yang adil, inklusif, dan manusiawi di era digital.