Membongkar Mitos Smart City: Ketika Teknologi Memperdalam Jurang Sosial di Perkotaan

Bayangkan dua orang warga yang tinggal di kota yang sama. Yang satu tinggal di apartemen premium dengan akses Wi-Fi 1 Gbps, membayar pajak lewat aplikasi dalam 30 detik, dan memantau lalu lintas real-time untuk menghindari macet. Yang lain tinggal di permukiman padat, mengantri berjam-jam di kelurahan untuk mengurus KTP karena sinyal internet di rumahnya tak stabil, dan kehilangan informasi bantuan sosial karena tidak paham cara mengunduh aplikasi pemerintah. Mereka hidup dalam satu ruang geografis, namun terpisah oleh jurang digital yang semakin melebar. Inilah wajah ganda transformasi digital perkotaan di Indonesia—sebuah kemajuan yang ternyata bersifat eksklusif.

Analisis terhadap implementasi smart city di beberapa metropolitan Indonesia menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Bukan hanya tentang siapa yang punya smartphone dan siapa yang tidak, melainkan tentang bagaimana infrastruktur digital yang tidak merata menciptakan sistem kasta baru dalam masyarakat urban. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023 mengungkapkan, meski penetrasi internet di perkotaan mencapai 78%, terdapat disparitas kualitas yang ekstrem. Hanya 34% wilayah padat penduduk dan permukiman informal yang menikmati koneksi stabil di atas 10 Mbps, sementara kawasan komersial dan elite hampir 90% memiliki akses di atas 50 Mbps.

Infrastruktur Digital: Kemewahan yang Tidak Terdistribusi Merata

Pembangunan infrastruktur digital di perkotaan Indonesia mengikuti pola ekonomi yang sudah ada—berkonsentrasi di pusat-pusat kapital. Menara BTS dan jaringan fiber optik lebih mudah ditemui di kawasan bisnis dan perumahan berpenghasilan tinggi. Sementara itu, wilayah-wilayah yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah sering kali hanya mengandalkan jaringan seluler dengan kualitas yang fluktuatif. Akibatnya, biaya untuk mengakses internet yang layak secara tidak proporsional lebih mahal bagi kelompok rentan.

Fenomena ini menciptakan apa yang saya sebut sebagai "digital gentrification". Teknologi, yang seharusnya menjadi alat pemerataan, justru mendorong proses peminggiran baru. Warga yang tidak mampu mengakses teknologi tidak hanya kehilangan kemudahan, tetapi juga peluang ekonomi, pendidikan, dan partisipasi sosial. Sebuah studi kasus di Jakarta Timur menemukan bahwa anak-anak dari keluarga dengan akses internet terbatas memiliki kesulitan 3 kali lebih besar dalam mengikuti pembelajaran daring dibandingkan dengan rekan mereka yang aksesnya memadai.

Desain Layanan Digital: Bias Kelas yang Tidak Disadari

Banyak aplikasi layanan publik dirancang dengan asumsi bahwa semua pengguna memiliki literasi digital tingkat menengah, perangkat terkini, dan kuota internet yang cukup. Ini adalah bias desain yang fatal. Antarmuka yang rumit, ukuran file aplikasi yang besar, dan ketergantungan pada fitur-fitur canggih seperti GPS atau kamera beresolusi tinggi menjadi penghalang tak terlihat bagi banyak warga.

Pengalaman seorang ibu penjaga warung di Bandung mengilustrasikan masalah ini dengan jelas. Ia harus menghabiskan 2GB kuota internet—setara dengan 10% dari pendapatannya—hanya untuk mengunduh dan mengisi formulai bantuan sosial melalui aplikasi. Proses yang seharusnya mempermudah justru menjadi beban ekonomi baru. Desain yang tidak inklusif ini mengubah hak menjadi privilege, dan layanan publik menjadi layanan eksklusif.

Literasi Digital: Bukan Hanya Bisa, Tapi Paham

Tantangan lain yang sering diabaikan adalah kedalaman literasi digital. Banyak program pemerintah berfokus pada pelatihan keterampilan dasar seperti mengoperasikan smartphone atau menggunakan aplikasi tertentu. Namun, kota digital yang sehat membutuhkan lebih dari itu. Warga perlu memahami keamanan data, mengenali misinformasi, dan menggunakan teknologi secara kritis dan produktif.

Rendahnya literasi digital tingkat lanjut ini menciptakan kerentanan baru. Kasus penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi justru lebih tinggi terjadi pada kelompok yang baru mengenal teknologi. Kota menjadi pintar, tetapi warganya rentan dimanipulasi oleh algoritma dan konten berbahaya. Ini adalah paradoks perkembangan smart city yang belum banyak dibahas.

Masa Depan yang Inklusif: Melampaui Retorika Teknologi

Membangun kota digital yang benar-benar inklusif memerlukan pergeseran paradigma fundamental. Pertama, infrastruktur digital harus diperlakukan sebagai utilitas publik—seperti listrik dan air bersih—yang hak aksesnya dijamin negara. Kedua, desain layanan digital harus mengadopsi prinsip "desain universal", yang dapat diakses oleh berbagai tingkat kemampuan dan latar belakang. Ketiga, literasi digital harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan sepanjang hayat, bukan sekadar pelatihan sesaat.

Yang paling penting, proses perencanaan smart city harus melibatkan partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat, terutama yang selama ini terpinggirkan secara digital. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat demokrasi dan keadilan sosial, bukan alat untuk memperdalam ketimpangan.

Refleksi Akhir: Kota untuk Manusia, Bukan untuk Algoritma

Pada akhirnya, ujian sesungguhnya dari sebuah kota digital bukanlah pada kecanggihan teknologinya, melainkan pada kemampuannya untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya tanpa kecuali. Ketika kita membicarakan smart city, pertanyaan kritis yang harus selalu kita ajukan adalah: pintar untuk siapa? Jika jawabannya hanya untuk segelintir orang yang sudah memiliki privilege, maka kita bukan sedang membangun kota masa depan, melainkan memperkuat struktur ketidakadilan yang sudah ada.

Mari kita bayangkan ulang kota digital kita. Bayangkan sebuah kota di mana nenek berusia 70 tahun bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah seperti anak muda yang melek teknologi. Bayangkan kota di mana pedagang kaki lima bisa menggunakan aplikasi untuk mengembangkan usahanya seperti perusahaan startup. Itulah visi kota digital yang sesungguhnya—sebuah ekosistem teknologi yang manusiawi, adil, dan memberdayakan. Tantangannya besar, tetapi bukan tidak mungkin. Semuanya dimulai dari kesadaran bahwa teknologi hanyalah alat, dan nilai kemanusiaanlah yang harus menjadi kompasnya.