Mengurai Jaring Korupsi Narkoba: Dari Setoran Bulanan hingga Mobil Mewah sebagai 'Hukuman'

Bayangkan sebuah sistem di mana penegak hukum, yang seharusnya menjadi benteng pertahanan masyarakat dari kejahatan, justru menjadi bagian dari jaringan kriminal itu sendiri. Itulah realitas pahit yang terungkap dalam kasus yang melibatkan dua perwira polisi di Bima. Kasus ini bukan sekadar berita tentang penyalahgunaan wewenang, melainkan sebuah studi kasus yang menguak bagaimana korupsi dapat beroperasi dengan pola yang terstruktur, hampir seperti sebuah bisnis ilegal yang rapi. Apa yang dimulai dari setoran rutin, akhirnya berujung pada tuntutan mobil mewah sebagai bentuk 'hukuman'—sebuah ironi yang sulit dicerna akal sehat.

Fenomena ini mengingatkan kita pada pepatah lama: ikan membusuk dari kepalanya. Ketika pemimpin di sebuah institusi terlibat, korupsi bukan lagi tindakan individu, melainkan sebuah budaya yang menggerogoti dari dalam. Pola yang terungkap dalam kasus AKBP Didik Putra Kuncoro dan AKP Malaungi ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana uang haram dari perdagangan narkoba tidak hanya merusak pengguna, tetapi juga menyusup dan merusak sistem penegakan hukum itu sendiri.

Mekanisme Setoran: Dari Transaksi Sederhana ke Skema Terstruktur

Menurut penjelasan Kasubdit 3 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Zulkarnain Harahap, pola aliran dana ilegal ini telah berjalan sejak pertengahan 2025. Mekanismenya terlihat sederhana namun efektif: seorang bandar narkoba berinisial B secara rutin memberikan setoran bulanan sebesar Rp 400 juta. Yang menarik dari pola ini adalah pembagiannya yang sudah tetap—seperti gaji atau bagi hasil dalam bisnis legal.

Dari total tersebut, Rp 100 juta dialokasikan untuk AKP Malaungi yang menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba, sementara porsi lebih besar, Rp 300 juta, diperuntukkan bagi atasannya, AKBP Didik Putra Kuncoro selaku Kapolres. Pembagian dengan rasio 1:3 ini menunjukkan hierarki yang jelas dalam skema korupsi tersebut. Bukan hanya tentang jumlah uang, tetapi tentang pengakuan terhadap struktur komando, bahkan dalam kegiatan ilegal.

Ketika Konspirasi Mulai Terbongkar: Tekanan dan Ancaman

Praktik gelap ini mulai mendapat sorotan ketika menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat, wartawan, dan LSM. Menanggapi hal ini, AKBP Didik tidak memerintahkan penghentian praktik korup, melainkan justru mendesak bawahannya untuk 'membereskan' kebocoran informasi tersebut. Perintah ini mengungkap prioritas yang salah: bukan memberantas kejahatan, tetapi menutupi jejak mereka sendiri.

Tekanan semakin meningkat ketika AKBP Didik mengancam akan mencopot jabatan AKP Malaungi jika persoalan kebocoran informasi tidak segera ditangani. Ancaman ini menunjukkan bagaimana kekuasaan digunakan bukan untuk menegakkan hukum, tetapi untuk melindungi kepentingan pribadi dan melanjutkan aliran dana haram. Dalam situasi ini, jabatan menjadi alat pemerasan, baik terhadap bandar maupun terhadap sesama aparat.

Eskalasi Permintaan: Dari Uang Tunai ke Aset Mewah

Bagian yang paling mencengangkan dari skandal ini adalah eskalasi permintaan. Setelah terkumpul sekitar Rp 1,8 miliar dari bandar B, AKBP Didik tidak puas hanya dengan uang tunai. Ia kemudian memerintahkan AKP Malaungi untuk menyediakan sebuah mobil Toyota Alphard sebagai bentuk 'hukuman' terhadap bandar tersebut.

Permintaan mobil mewah sebagai 'hukuman' merupakan distorsi logika yang mengerikan. Dalam konteks normal, hukuman bagi bandar narkoba adalah proses hukum dan penjara. Namun dalam skema korup ini, 'hukuman' justru berarti memberikan aset mewah kepada penegak hukum. Ini mengubah hubungan dari sekadar suap menjadi pemerasan terstruktur, di mana bandar tidak hanya membayar untuk perlindungan, tetapi juga untuk 'menebus kesalahan' dengan barang mewah.

Pencarian Pendanaan Baru dan Jaringan yang Meluas

Untuk memenuhi permintaan mobil Alphard yang nilainya mencapai miliaran rupiah, AKP Malaungi terpaksa mencari sumber pendanaan baru. Ia kemudian menghubungi pihak lain berinisial Koh Erwin atau KE, yang menyanggupi memberikan Rp 1 miliar. Namun, jumlah ini masih kurang sekitar Rp 700 juta dari target.

Pencarian pendanaan baru ini mengungkap dua hal penting. Pertama, bahwa jaringan korupsi ini tidak statis tetapi terus berkembang dengan melibatkan pihak-pihak baru. Kedua, bahwa permintaan yang semakin besar memaksa pelaku untuk memperluas jaringan kriminalnya, menciptakan lingkaran setan korupsi yang semakin sulit diputus.

Analisis: Korupsi Sistematis vs. Penyimpangan Individu

Dari pola yang terungkap, kita dapat melihat bahwa ini bukan sekadar kasus penyimpangan individu, tetapi indikasi korupsi yang sistematis. Beberapa elemen mendukung analisis ini:

Pertama, adanya mekanisme pembagian yang tetap dan berkelanjutan menunjukkan bahwa praktik ini dianggap sebagai 'bagian dari sistem', bukan insiden satu kali. Kedua, hierarki dalam pembagian setoran mencerminkan struktur komando yang paralel dengan struktur resmi kepolisian. Ketiga, eskalasi permintaan dari uang tunai ke aset mewah menunjukkan kepercayaan diri pelaku bahwa mereka dapat terus meminta lebih tanpa konsekuensi.

Data dari Lembaga Kajian Anti Korupsi menunjukkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan pola terstruktur seperti ini memiliki dampak yang lebih merusak terhadap institusi dibandingkan kasus individu. Ketika korupsi menjadi sistematis, ia tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan merusak budaya organisasi dari dalam.

Refleksi Akhir: Pelajaran dan Harapan ke Depan

Kasus ini meninggalkan kita dengan pertanyaan mendasar tentang sistem pengawasan internal di institusi penegak hukum. Bagaimana praktik seperti ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi? Apakah mekanisme pengawasan yang ada sudah cukup kuat untuk mencegah korupsi sistematis, ataukah hanya efektif menangani pelanggaran individual?

Yang lebih penting lagi, kasus ini mengingatkan kita bahwa reformasi birokrasi dan penegakan hukum bukan hanya tentang membuat peraturan baru, tetapi tentang membangun budaya integritas yang kuat. Setiap kali kasus seperti ini terungkap, ia seharusnya menjadi momentum untuk evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di semua level.

Sebagai masyarakat, kita memiliki peran untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum. Kasus ini, meskipun memprihatinkan, setidaknya menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum masih bekerja—bahwa konspirasi sekalipun pada akhirnya dapat terungkap. Tantangan kita sekarang adalah memastikan bahwa sistem dapat mencegah, bukan hanya mengungkap, praktik-praktik serupa di masa depan. Mari kita jadikan kasus ini sebagai cermin untuk melihat bagian mana dari sistem kita yang masih perlu diperkuat, dan bersama-sama bekerja untuk institusi penegak hukum yang lebih bersih dan dapat dipercaya.